37 Pelaku UMKM Kantongi SLHS

 

Tim dari DKK Kudus meninjau salah satu tempat usaha katering di kabupaten setempat.

KUDUS-Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus mencatat hingga saat sekarang ada sebanyak 37 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kudus yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS tersebut sebagai syarat untuk bermitra di program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala DKK Kudus, Andini Aridewi melalui Kabid Kesehatan Masyarakat, Nuryanto mengatakan, hingga saat ini baru ada 37 pelaku UMKM dan katering yang telah mengantongi SLHS. Selain itu, puluhan usaha makanan itu, juga terdaftar di dalam Online Single Submission (OSS) 

‘’Yang sudah mengantongi SLHS itu juga termasuk rumah makan dan usaha sejenisnya,’’ ungkapnya, baru-baru ini.

Pihaknya pun mendorong, pelaku UMKM ataupun katering di Kudus untuk mengurus SLHS. Salah satunya mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun. 

Upaya ini, lanjut Nuryanto, sebagai langkah untuk menciptakan standar kelayakan suatu usaha di bidang kuliner dalam bidang kesehatan. Disisi lain, usaha katering atau kuliner, saat sekarang dibutuhkan untuk mendukung program MBG. 

‘’Pemerintah menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon mitra, yaitu memiliki usaha penyediaan makanan bergizi, menggunakan bahan pangan lokal, memiliki dokumen resmi seperti e-KTP, NPWP, dan NIB,’’ jelasnya.

Terpisah, Dandim 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi melalui Kepala Staf Kodim (Kasdim), Mayor Mukhlisin menuturkan, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi pelaku usaha dibidang kuliner, untuk bergabung di dalam pelaksanaan MBG.

‘’Masyarakat yang akan bergabung, bisa mengajukan pendaftaran melalui mitra.bgn.go.id,’’ ungkapnya. 

Sambungnya, keterlibatan pihak swasta dalam mensukseskan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu sangat diharapkan. Diantaranya membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

‘’Harapannya, nanti pelaku katering bisa menjadi mitra dari BGN untuk pendistribusian makan bergizi gratis,’’ imbuhnya. 

Saat ini, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan untuk membantu dalam hal perencanaan dan persiapan program MBG di setiap daerah. Oleh sebab itu, Kodim 0722/Kudus pun masif memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk perihal mitra BGN.

Adapun syarat utama agar bisa bergabung dalam MBG, diantaranya pelaku usaha katering atau makanan yang sudah mengantongi SLHS dan sertifikat halal. Syarat lengkapnya bisa dilihat langsung di website mitra BGN. Sedang kebutuhan dapur MBG di Kudus, sesuai rencana sebanyak 88 dapur. 

‘’Saat ini, baru ada satu dapur hybrid milik Ponpes Nashrul Ummah Mejobo. Selain itu, sedang mengkaji delapan lokasi calon dapur MBG. Serta SPPG lain yang dilelola BGN,’’ pungkasnya. (han)