JATENGPOSNEWS.COM PATI - BPJS Kesehatan Cabang Pati terus mendorong penguatan sinergi dengan seluruh mitra kerja dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program JKN tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan pertemuan bersama pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan PIC JKN yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pati. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pimpinan rumah sakit serta penanggung jawab program JKN dari berbagai fasilitas kesehatan di wilayah Pati, Rembang, dan Blora sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN, Kamis (05/03).
Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara program, sementara ujung tombak pelayanan berada di fasilitas kesehatan yang berinteraksi langsung dengan peserta. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, koordinasi yang baik, serta komitmen bersama menjadi kunci agar pelayanan kepada peserta JKN dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami terus berupaya membangun sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan seluruh mitra kerja. Kami menyadari bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Program JKN tidak akan terlaksana dengan optimal tanpa dukungan, kolaborasi, dan kerja sama yang baik dari seluruh mitra, khususnya di lini terdepan pelayanan kepada peserta,” ujar Nuzuludin.
Ia menjelaskan bahwa manfaat Program JKN sangat dirasakan masyarakat, khususnya bagi peserta yang mengalami penyakit katastropik seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Tanpa adanya jaminan kesehatan, biaya pengobatan penyakit tersebut dapat menjadi beban yang sangat berat bagi keluarga, bahkan berpotensi mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan.
“Bayangkan seorang pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah dua kali dalam seminggu. Jika dihitung secara mandiri, biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Melalui Program JKN, negara hadir untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya yang sangat besar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nuzuludin menyampaikan bahwa pelaksanaan JKN merupakan amanat konstitusi negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk menjaga keberlanjutan program tersebut.
“JKN adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita kuatkan niat, jaga integritas, dan terus berkolaborasi agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat semakin baik dan manfaat Program JKN semakin luas dirasakan,” tutupnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan turut menyampaikan pandangan serta apresiasi atas berbagai informasi dan evaluasi yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Forum tersebut dinilai menjadi ruang yang konstruktif untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan pemahaman bersama dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas berbagai evaluasi yang telah disampaikan kepada kami. Insyaallah kami menerima seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk terus meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN,” ujar dr. Erna.
dr. Erna dari RS Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati menyampaikan apresiasi atas berbagai evaluasi yang telah disampaikan oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan. Ia menilai pertemuan tersebut sangat bermanfaat sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN.
“Melalui forum seperti ini kami juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga ke depan kami dapat memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh M. Syahirul Alim dari RS Bhina Bhakti Husada yang menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan sebagai mitra pelayanan.
“Forum seperti ini sangat bermanfaat bagi kami karena dapat menjadi ruang untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait implementasi pelayanan JKN di lapangan,” ungkap Syahirul.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan agar berbagai kebijakan dan perkembangan sistem pelayanan dapat dipahami bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN.
“Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan, kami optimistis pelayanan kepada peserta JKN dapat terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)
Posting Komentar