JATENGPOSNEWS.COM, CIMAHI-BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC). Pendekatan ini menitikberatkan pada hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan guna memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi layanan kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan sekaligus menjaga keberlanjutan Program JKN.
Menurutnya, keberlanjutan JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” terang Prihati, Rabu (16/9).
Ia menambahkan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian utama dalam Program JKN karena tingginya pemanfaatan layanan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan total pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
Untuk mengantisipasi peningkatan kasus dan pembiayaan tersebut, BPJS Kesehatan mendorong penguatan pelayanan sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui pengendalian faktor risiko penyakit jantung.
“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Dalam penerapan pendekatan VBHC, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian penyakit jantung melalui upaya promotif dan preventif. Langkah tersebut meliputi pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.
Sementara itu, di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan pasien. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan di antaranya pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari yang sebelumnya berorientasi pada proses menjadi indikator berbasis outcome.
Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pasien pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Prihati.
Dukungan terhadap transformasi pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang hadir mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.
Tri mengatakan, pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta kualitas layanan juga menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya bagi pasien penyakit jantung yang membutuhkan penanganan komprehensif dan dukungan berbagai fasilitas kesehatan.
Ia menyebutkan, pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira tergolong tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, rumah sakit tersebut telah melayani 975 pasien catheterization laboratory (cathlab), yang seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga harus aman, bermutu, serta berorientasi pada kebutuhan pasien.
Sementara itu, Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, upaya menekan angka penyakit tersebut perlu dilakukan melalui langkah promotif dan preventif, termasuk penerapan pola hidup sehat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Ia juga menilai efisiensi Program JKN perlu terus ditingkatkan melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome.
Menurut Timbul, kesehatan merupakan modal utama dalam membangun bangsa. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan penyakit perlu berjalan beriringan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. (*)
Posting Komentar